BPR BKK Jawa Tengah

Laporan Bulanan BPR BKK - BKK Jawa Tengah

BPR BKK Jawa Tengah

Laporan Bulanan BPR BKK - BKK Jawa Tengah

Merger BPR BKK Jawa Tengah

31 Desember 2014       Herudin Saifuloh       0 Komentar

Pada 2004 jumlah BPR di wilayah Jawa Tengah tercatat sebanyak 596 BPR. Kalau dibandingkan dengan jumlah BPR secara nasional, BPR yang berada di wilayah Jawa Tengah ini memiliki porsi lebih dari 25%. Suatu jumlah yang cukup besar. Khusus di Jawa Tengah, sekitar enam dari 10 BPR tersebut adalah milik pemerintah daerah, atau biasa kita kenal dengan BPR BKK. Artinya, sekitar 344 BPR adalah BPR BKK. Jumlah BPR yang cukup besar  tersebut tentunya membutuhkan  extra effort dalam pengawasannya.  Keberadaan BPR BKK yang modalnya dimiliki oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Bank Jawa Tengah ini dapat kita jumpai di setiap kecamatan. Setiap kabupaten/kota dapat memiliki beberapa BPR, tergantung seberapa banyak kabupaten/kota tersebut memiliki kecamatan. Pada saat itu BPR BKK kurang didukung oleh SDM yang memadai. Masuknya PNS yang membawa  culture instansi-nya, sebagai pengelola BPR,  tidak mampu membawa BPR ke arah yang profesional. Hal ini menjadi salah satu penyebab mengapa jumlah kredit non lancar BPR cukup tinggi, di atas ketentuan minimal yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 5%. Selain permasalahan kredit non lancar,  permasalahan lain yang sering muncul adalah penyelewengan setoran nasabah penyimpan dana dan kredit topengan. Dan sebagai puncak dari berbagai permasalahan tersebut di atas,  pada awal 2005, Bank Indonesia menutup salah satu BPR yang dimiliki pemerintah daerah tersebut.  Ide penggabungan BPR di setiap kabupaten/kota ditawarkan Bank Indonesia kepada pemerintah daerah, dan disambut baik oleh pemerintah provinsi sebagai pemegang saham pengendali BPR BKK. Banyak manfaat yang bisa dirasakan dari merger ini. Satu hal penting dari manfaat merger, khususnya bagi pemerintah daerah adalah, dukungan yang lebih kuat dari BPR BKK dalam pembangunan perekonomian daerah. Dengan modal yang lebih kuat, diharapkan BPR BKK dapat lebih leluasa dalam menyalurkan kreditnya. Manfaat lainnya adalah mudah dalam pengawasan, baik dari sisi pemilik/pemerintah daerah maupun bagi Bank Indonesia, dan kesempatan berkarir (career path) yang lebih luas.

Mengingat pentingnya merger tersebut, maka pemerintah daerah berniat menggabungkan beberapa BPR BKK yang tersebar di kabupaten/kota menjadi satu BPR BKK. Dengan demikian diharapkan di setiap kabupaten/kota terdapat satu BPR BKK. Hingga Juni 2007, pemerintah daerah telah me-merger 287 BPR BKK yang berada di 22 kabupaten/kota. Dalam kurun waktu tersebut telah berkurang 265 BPR BKK, suatu jumlah yang cukup fantastis. BPR BKK lainnya yang berada di 13 kabupaten/kota, saat ini masih dalam proses pengajuan merger ke Bank Indonesia. Diharapkan di akhir 2007 ini seluruh BPR BKK yang berada di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah  telah merger. Keberhasilan merger ini tentunya tidak terlepas dari komitmen yang sangat kuat dari pimpinan daerah khususnya Gubernur Jawa Tengah dalam mendukung kemajuan BPR BKK. Lalu, bagaimana dampak merger tersebut pada perekonomian daerah setempat?  Secara kuantitatif, jumlah BPR BKK menyusut. Porsi jumlah BPR BKK dibanding BPR secara keseluruhan juga mengecil yaitu dari sekitar 60% pada 2004, menjadi sekitar 30% pada Juni 2007. Jumlah penurunan yang sangat signifikan. Di sisi lain, peran BPR BKK dalam pembangunan daerah melalui penyaluran kredit, semakin terlihat nyata. Pada awal merger di 2005, jumlah penyaluran kredit BPR BKK menurun sekitar Rp23 milyar menjadi sekitar Rp1.217 milyar, yang antara lain disebabkan oleh penghapusan beberapa kredit bermasalah sebagai akibat proses merger. Namun demikian pada dua tahun berikutnya, jumlah kredit yang diberikan meningkat masing-masing menjadi sekitar Rp1.460 milyar dan sekitar Rp1.565 milyar.  Memang, angka-angka peningkatan kredit tersebut di atas masih perlu dibuktikan lagi. Namun demikian setidaknya, dengan merger, permodalan BPR BKK menjadi semakin kuat dan menjadi lebih leluasa dalam mengelola risikonya sehingga menjadi lebih kredibel di mata masyarakat. Efeknya, dengan kepercayaan yang meningkat, diharapkan BPR BKK dapat berkembang dengan lebih cepat. Pada gilirannya, peran serta BPR BKK dalam pembangunan daerah, khususnya dalam penyaluran kredit, akan meningkat pula.

Merger bukanlah akhir dari suatu tujuan, tapi merupakan suatu permulaan. Akhir dari semuanya adalah social welfare. Tidak ada artinya apabila setelah merger, BPR tersebut tidak bisa berbuat banyak bagi perekonomian daerah setempat. Keberhasilan merger adalah apabila diikuti dengan keberhasilan dalam penyaluran kredit yang produktif sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan bermanfaat bagi perekonomian daerah.  Tentunya tidak mudah mewujudkan hal itu, komitmen dan dukungan yang kuat tidak hanya dari manejemen BPR, tapi juga dari pemerintah daerah selaku pemegang saham dan Bank Indonesia selaku otoritas pengawas.


Share :